Quo Vadis Pendidikan Perawat Gigi … (Pembelajaran dari proses Registrasi Perawat Gigi)

Beberapa waktu yang lalu saya dalam kapasitas sebagai ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan DPP PPGI diminta untuk memberikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang nomenklatur jenjang kompetensi perawat gigi sesuai level pendidikannya dalam rangka penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat Gigi oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) sesuai dengan Permenkes No 1796/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Sebagai orang yang diserahi tanggung jawab di bidang pendidikan dan pelatihan di DPP PPGI saya berkewajiban untuk menelaah dari berbagai aspek dasar pengambilan keputusan DPP PPGI tersebut. Permasalahan ini cukup berat buat saya, karena DPP PPGI  harus memutuskan institusi pendidikan perawat gigi mana yang  lulusannya berhak diberikan STR Perawat Gigi, kemudian penamaan level STRnya seperti  apa (disesuaikan dengan jenjang pendidikannya).

Harus diakui bahwa sampai saat ini jenis dan jenjang pendidikan perawat gigi ini masih belum tertata dengan baik. Dalam Standar Profesi Perawat Gigi Indonesia (SK Menkes No 378/2007) Kualifikasi Pendidikan Perawat  Gigi terdiri dari : Sekolah Perawat Gigi (SPG), Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG), D III Kesehatan Gigi dan D IV Perawat Gigi Pendidik/ D IV Keperawatan  Gigi. Dapat kita cermati bahwa kualifikasi tersebut masih belumlah konsisten.

Selain inkonsistensi pada standar profesi perawat gigi ini, permasalahan pendidikan perawat gigi dirasakan semakin kompleks dengan penyelenggaraan Diploma IV yang nomenklaturnya bermacam-macam, ditambah lagi dengan munculnya jenis pendidikan baru yang bernama SMK Kesehatan Gigi dan Program Studi S 1 Keperawatan Gigi. Pada proses penerbitan STR Perawat Gigi melalui mekanisme pemutihan di MTKI tidak sedikit teman-teman kita yang mengajukan STR dengan berdasarkan ijazah SMK Kesehatan Gigi dan Ijazah Sarjana Keperawatan Gigi.

Lalu, landasan apa yang menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan DPP PPGI dalam penerbitan STR ini ?, mau tidak mau rujukan utama DPP PPGI adalah standar profesi, jadi, dengan sangat berat hati DPP PPGI memutuskan bahwa teman-teman yang mengajukan STR menggunakan ijazah SMK atau S1 Keperawatan Gigi belum bisa diterbitkan STR-nya, kecuali mereka yang juga menyertakan ijazah SPRG atau D III Kesehatan Gigi, maka PPGI merekomendasikan penerbitan STR-nya dengan kompetensi level Perawat Gigi atau Perawat Gigi Ahli Madya. Oh ya, keputusan DPP PPGI dalam menentukan level kompetensi perawat gigi sementara ini adalah :

  1. Lulusan SPRG diberi STR dengan level : Perawat Gigi
  2. Lulusan D III Kesehatan Gigi diberi level : Perawat Gigi Ahli Madya
  3. Lulusan D IV Perawat Gigi Pendidik diberi level : Perawat Gigi Ahli Bidang Pendidikan
  4. Lulusan D IV Perawat Gigi Asistensi Spesialistik (Spesialistik, Bedah Mulut, Prosthodontia) diberi level : Perawat Gigi Ahli Bidang Asistensi Spesialistik
  5. Lilusan D IV Perawat Gigi Komunitas diberi level : Perawat Gigi Ahli Bidang Kesehatan Gigi Masyarakat

Sesungguhnya, menyikapi kompleksitas ini tidak membutuhkan pemikiran setingkat ilmuwan pencipta roket, kita cukup kembali kepada pijakan regulasi pendidikan yang ada, kemudian semua pihak yang berkepentingan harus mau dan mampu untuk duduk bersama dan menata ulang pendidikan perawat gigi ini. Sebagai acuan mari kita telaah satu petikan regulasi pendidikan yang paling mendasar yang ada di tanah air :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 15 : Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus, JADI pendidikan perawat gigi ini mau ditata dalam jenis pendidikan yang mana? Akademik? Profesi? Atau Vokasi?
  1. Penjelasan UU Sisdiknas Pasal 15 tersebut berbunyi :
  • Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
  • Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
  • Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yangmempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahliankhusus.
  • Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untukmemiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terntentu maksimal setara dengan program sarjana.

 

Selanjutnya, menurut pemikiran saya, selain penentuan jenis pendidikan menurut UU Sisdiknas tadi, hal paling penting dalam pengembangan pendidikan perawat gigi adalah kajian kebutuhan nyata (real needs) di tingkat pelayanan kesehatan. Semua pihak yang berkepentingan seharusnya jujur terhadap fakta yang ada, kompetensi perawat gigi yang seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, kemudian kemampuan pelayanan kesehatan dalam mendaya gunakan tenaga perawat gigi ini sebatas mana?

Idealnya, kajian juga dilengkapi dengan studi banding/benchmark dengan profesi serupa  di dunia internasional. Bentuk profesi “perawat gigi” internasional yang sudah established itu seperti apa ? (Dental Assistant? Dental hygienist? Atau Therapist?).  kemudian apabila diputuskan bahwa ada pendidikan akademik bagi perawat gigi maka, keilmuan keperawatan gigi itu seperti apa konsepnya?

Jadi jangan asal membuat, menyelenggarakan, kemudian kebingungan di ujung hari, dan parahnya kemudian seperti cuci tangan tidak mau mengambil tanggung jawab.

Saat ini saya memang dipercaya menjadi ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan DPP PPGI, tetapi saya tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk serta merta mengambil keputusan dalam merubah arah pendidikan perawat gigi di Indonesia, saat ini kapasitas saya baru sampai kepada mengingatkan dan mengajak semua pihak yang berkepentingan, mari bersama-sama berpikir untuk menata ulang pendidikan perawat gigi Indonesia sebelum semuanya semakin kompleks, dan pada satu saat nanti harus ada forum yang mempertemukan semua yang berkepentingan dalam pendidikan perawat gigi untuk mengambil keputusan yang akan menjawab pertanyaan besar kita : Quo Vadis Pendidikan Perawat Gigi?

15 thoughts on “Quo Vadis Pendidikan Perawat Gigi … (Pembelajaran dari proses Registrasi Perawat Gigi)

  1. Setuju sekali Pak! dengan pemikirannya.. ” (Idealnya, kajian juga dilengkapi dengan studi banding/benchmark dengan profesi serupa di dunia internasional. Bentuk profesi “perawat gigi” internasional yang sudah established itu seperti apa ? (Dental Assistant? Dental hygienist? Atau Therapist?). kemudian apabila diputuskan bahwa ada pendidikan akademik bagi perawat gigi maka, keilmuan keperawatan gigi itu seperti apa konsepnya? )” hal ini jg sempat menjadi pemikiran sy waktu kuliah ketika sy baca buku biru ” Dental Hygienist ” yg lumayan tebal.. yg ada di perpustakaan kampus hehe.. semoga bisa dan yakin pasti kita bisa spt itu.. Tetap TERUS Semangat memperjuangkan organisasi ini… Kami bangga memiliki bapak dan kami bangga ada di profesi ini,…

  2. Sekilas membaca, dan ingin menanggapi perihal S1 Program Studi Keperawatan Gigi (PSIKG)

    Berkaitan dengan pendidikan perawat gigi, benchmarking pendidikan sangat diperlukan untuk mempermudah jalan kita di dalam penyusunan kurikulum dsb. kita bs mencontoh, dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. saya kira cabang keilmuan dental hygiene bs dijadikan panutan bagi perawat gigi untuk mengembangkan profesi ini (menurut pengalaman selama melakukan pengamatan langsung di Niigata University). tapi, tentu saja itu dikembalikan lagi kepada profesi yang bersangkutan. saya selaku pribadi kurang setuju dengan stigma yang mengarahkan pada sikap yang tidak bertanggung jawab atas pendirian S1 PSIKG (program studi ilmu keperawatan gigi). hanya saja mungkin butuh waktu untuk meng`establishkan prodi ini. kami sekarang sedang melakukan pendalaman kurikulum dengan melakukan benchmarking ke jepang dan belanda mengenai pendidikan PSIKG yang kami arahkan untuk mengimprove knowledge mahasiswa mengenai dental hygienisit. apakah Indonesia atau PPGI memerlukan keilmuan dental hygienist, saya rasa bisa dikembalikan kepada nurani masing-masing. terus terang, mungkin selama ini PSIKG terkesan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak organisasi. tapi, kami akan terus mengupayakan agar terjalin komunikasi yana baik. niat kami di dalam PSIKG tidak ada sedikitpun ingin memecah belah tenaga kesehatan gigi dan mulut, terutama dalam hal lapangan pekerjaan. sebagai pribadi, saya rasa permasalahan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dengan tingginya indikator DMFT, tingkat prevalensi, dll yangcenderung konsisten dari tahun ke tahun tentunya memerlukan analisa yang jitu. Berkaitan dengan PSIKG, apakah pendidikan akademis S1 perawat gigi dapat diterima atau tidak, baik atau tidak kami kembalikan kepada masyarakat. kami mendidik mahasiswa dengan hati yang tulus, tanpa ada tendensi apapun. mengajarkan mahasiswa tentang keilmuwan yang menurut kami cukup baik untuk dapat dikembangkan.

    Berpijak kepada UU Sisdiknas No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, apakah pendidikan perawat gigi yang ada sekarang juga bisa dikatakan sebagai pendidikan profesi? (lihat Pasal 16 dan 17 UU Sisdiknas No. 12 Tahun 2012).

    Saya rasa, kembali kepada pijakan etika di dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Objek kita sebagai tenaga kesehatan adalah manusia. Manusia sebagai objek mensyaratkan adanya prinsip Altruism yang sekiranya bisa ditegakkan, bahwa masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan berhak mendapatkan yang terbaik (non maleficence), dan tenaga kesehatan wajib berbuat yang terbaik (excellence). Disamping masyarakat juga berhak atas pelayanan yang terjangkau. Keberadaan PSIKG, saya rasa bukan sesuatu yang buruk, karena pada dasarnya kita justru mengimprove pengetahuan perawat gigi. Kembali bertanya pada hati nurani masing2, bukankah pelayanan kesehatan kepada manusia akan lebih baik jika memiliki landasan pengetahuan yang cukup karena kita jelas memahami bahwa manusia memiliki kompleksitas yang tidak bisa disamakan dengan benda mati.

    Ini semua tergantung subjektifitas masing-masing. Negara demokrasi, bebas berpendapat dan berbicara. Satu hal yang perlu digarisbawahi, semua untuk Indonesia!

    Salam pendidikan

    1. Yth Sdr Elastria Widita

      Saya kira membaca postingan saya berjudual Quo Vadis Pendidikan Perawat Gigi (Pembelajaran dari proses Registrasi Perawat Gigi) ini tidak bisa hanya SEKILAS SAJA, dan kemudian memberikan komentar yang di latar belakangi subyektifitas yang kental.

      Perlu diketahui, walaupun pada awalnya didorong oleh hal yang subyektif (blog ini blog personal, jadi boleh dong subyektif) saya selalu berupaya sebisa mungkin untuk obyektif dalam menuliskan suatu topik,. Waktu menulis postingian ini, kaca mata objektifitas saya bermula dari pendayagunaan lulusan.

      Menyikapi pendayagunaan lulusan ini kata kuncinya bukan semata-mata BENCHMARKING KE JEPANG dan BELANDA terus penyerapannya “diserahkan” kepada masyarakat begitu saja, harus juga dikaji dari sudut pandang kebijakan yang sudah ada di Kementerian Kesehatan sebagai pemangku kebijakan bidang kesehatan dan Kemendikbud sebagai pemangku kebijakan bidang pendidikan,

      Untuk membuat sebuah program studi bidang apapun idealnya harus didahului oleh sebuah kajian yang komprehensif, contoh sederhananya, harus ada kajian dengan pertanyaan awalnya : apakah tenaga perawat gigi ini formasi kepegawaiannya seperti apa? pengakuan keilmuannya seperti apa? standar profesinya seperti apa? apakah pelayanan kesehatan membutuhkan atau tidak? nanti lulusannya seperti apa, jangan sampai terlanjur menghasilkan lulusan, kemudian lulusannya bingung mau ke mana?..mau kerja di mana?.. ini yang harus disikapi secara arif dan bijaksana dengan menggunakan nalar dan etika yang baik. Terima kasih

  3. Dear Bapak Zaeni Dahlan

    Itulah yang saya sebut sebagai nuansa demokrasi di Indonesia, seperti kiranya bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan pendapat.

    Saya kiranya ingin sedikit bersubjektifitas lagi bahwa alangkah baiknya setiap lini bersinergi membangun Indonesia. Sudah barang tentu, mengusulkan sesuatu memerlukan serangkaian proses yang amat sangat panjang dan rumit.

    Saya (kami) tidak secara mentah mengembalikan lagi kepada masyarakat tentang daya serap lulusan, karena kami mengembangkan keilmuan akademis yang saya rasa cukup beralasan untuk dikembangkan. Melihat kata kunci yang ada, memang tidak serta merta hanya dengan melakukan benchmarking ke luar negeri. tapi setidaknya, kita bs melihat sistem dari negara maju tentang suatu sistim yang sudah established, dan berjalan dengan baik agar kita bs memakai pengalaman2 dr yg terdahulu sehingga bs menerapkan sebuah sistim yang lebih baik lagi.

    Pada saat era pendirian PSIKG, secara hukum kita memiliki izin pendirian prodi oleh Kemendikbud. Mungkin, yang perlu dicermati lagi adalah koordinasi yang lebih baik disetiap lini pemangku kebijakan dalam hal membuat sebuah “POLICY” (berpijak dari penngalaman terdahulu). Sekali lagi, Belajar dari pengalaman terdahulu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Sehingga policy yang ada bisa berjalan lebih baik dan dikomunikasikan pada berbagai pihak dengan baik.

    Saya ndherek titip kepada Bapak Zaeni untuk dapat terus berkreasi membuat kebijakan yang lebih baik untuk Indonesia!. Saya tau bahwa Bapak adalah orang yang bs berpikir objektif untuk setiap permasalahan yang sudah ataupun sedang berkembang di Indonesia. Saya yakin, berbekal segudang pengalaman baik di dalam ataupun luar negeri yang telah diraih, Bapak mampu menelorkan policy2 yang dapat menghasilkan outcome yang fantastis.

    “Butuh proses yang panjang untuk membuktikan sebuah hal, tapi hanya dalam waktu sekejap bisa memberikan komentar terhadap suatu hal.”

    Selamat berkarya!

    Salam pendidikan,
    Dita

    1. Yth Sdr Elastria Widita

      Idealnya, demokrasi dan pembangunan dijalankan dengan cara-cara yang baik dengan orientasi utamanya adalah kemaslahatan masyarakat. Kita mestinya berusaha untuk tidak terbawa oleh ‘nuansa demokrasi’ dalam kancah perpolitikan tanah air yang belakangan ini menurut saya sungguh carut marut.

      Perlu diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan project HPEQ bersama-sama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) pada tanggal 19 Oktober 2011 telah melaksanakan pertemuan dengan PPGI dan Forkom Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes se-Indonesia, yang salah satu agendanya adalah membahas mengenai program S1 Keperawatan Gigi FKG UGM, berdasarkan pemaparan dari Dirjen DIKTI Kemendikbud, izin pendirian Prodi tersebut tidak dikeluarkan oleh Dirjen DIKTI tetapi oleh Rektor UGM. Jadi dalam hal ini Kemendikbud sendiri tidak memahami keberadaan prodi tersebut.

      Selanjutnya, mengenai pengembangan keilmuan tentu setiap individu, kelompok, organisasi, atau institusi pendidikan mempunyai hak bahkan mungkin berkewajiban untuk melaksanakannya. Tetapi, bagaimanapun, untuk itu ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati sehingga apa yang dikembangkan tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

      Aturan dan kaidah pendidikan yang didalamnya juga termasuk pengembangan keilmuan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sama-sama mengetahui bahwa telah terbit Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang sebelumnya juga telah terbit Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.

      Poin-poin utama dalam aturan-aturan di atas diantaranya :
      1. Perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam hal ini menyelenggarakan program studi apapun sesuai dengan bidang/ rumpun keilmuannya.
      2. Walaupun demikian, penyelenggaraan program studi tersebut harus berdasarkan izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
      3. Dalam penyelenggaraannya, program studi harus terakreditasi
      4. Setiap lulusan program studi diberikan sertifikat kompetensi yang dalam penerbitannya bekerja sama dengan organisasi profesi lembaga pelatihan,
      atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
      5. Walaupun perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan, lagi lagi ada aturan yang harus diperhatikan dengan baik, yakni mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No 8 tahun 2012) juga aturan yang akan diterbitkan oleh Kemendikbud mengenai Nomenklatur Disiplin Akademik Bidang Kesehatan (Peraturan masih dalam pembahasan).

      sebagai informasi, dalam pembahasan/ penyusunan aturan mengenai nomenklatur disiplin akademik bidang kesehatan serta KKNI tenaga kesehatan, PPGI selalu terlibat secara aktif bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

      Sikap PPGI adalah :
      1. Sampai dengan saat ini, berdasarkan kajian kebutuhan pelayanan kesgilut di Indonesia, formasi kepegawaian/ pengangkatan CPNS perawat gigi,jabatan fungsional perawat gigi dan eksistensi keilmuan perawat gigi, pendidikan perawat gigi saat ini hanya diarahkan pada jenis pendidikan vokasi (level SMK, D III, DIV, S2 Terapan dan S3 Terapan).
      2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk perawat gigi (deskriptor dan capaian pembelajarannya) diarahkan untuk menguasai kompetensi asuhan keperawatan gigi dan mulut yang keilmuan dan keterampilannya diadopsi dari konsep dan praktik DENTAL HYGIENE sebagaimana dijelaskan oleh International Federation of Dental Hygienist (IFDH), konsep tersebut telah diadopsi dan diterjemahkan sebagai asuhan keperawatan gigi dan mulut yang substansinya telah mulai dikembangkan pada kurikulum D III Keperawatan Gigi (disahkan tahun 2011)
      3. Terkait dengan keberadaan PSIKG di FKG UGM, PPGI tidak punya hak untuk melarang apalagi “menyebarkan stigma” tentang program studi tersebut. Concern utama PPGI adalah : Link and Match antara pendidikan dengan penyerapan lulusan serta kesejahteraan anggota.
      4. Artinya : Sepanjang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku, setiap orang/ lembaga boleh saja mendirikan program studi ataupun organisasi profesi apapun termasuk bidang keperawatan gigi. tetapi ketika ingin berafiliasi dengan Persatuan Perawat Gigi Indonesia tentu harus sejalan dengan AD/ ART, Standar Profesi dan kebijakan-kebijakan lain yang digariskan dalam organisasi PPGI.

      Sekian, semoga bermanfaat.

  4. Inggih mekaten Bapak Zaeni Dahlan,

    Menopo pak Dirjen sendiri yang ngendiko bahwa tidak tahu menahu tentang keberadaan PSIKG? Wah, ini jelas sesuatu yang patut saya konfirmasikan pada pihak institusi. Terimakasih atas infonya.

    Berkaitan dengan Dental hygiene, saya rasa bagus kiranya jika PPGI bisa melakukan pendalaman keilmuan di dalam bidang tersebut (terlepas posisi saya pada internal PSIKG). Keilmuan inilah yang bisa berakar kuat sebagai body of knowledge dr PPGI (menurut saya).

    Berkaitan dengan UU Sisdiknas 2012, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi berkaitan dengan pendidikan profesi. Ini tentunya berkaitan dengan pengertian profesi tersebut. Akankah lebih baik jika didefinisikan pendidikan profesi seperti apa yang diamanatkan oleh UU. Sehingga tidak terjadi persepsi yang salah atau ganda di dalam mendefinisikan pengertian profesi yang dimaksud. Sehingga nantinya Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI yang terbit lebih dahulu tidak berseberangan dengan ketentuan UU.

    Terkait antara link and match antara pendidikan dan penyerapannya lajeng afiliasi dengan pihak PPGI bisa kita lanjutkan dengan pertemuan langsung dari institusi, pemangku kebijakan, serta organisasi profesi agar semuanya bisa terkomunikasikan serta terdokumentasikan dengan baik.

    Mekaten Bapak,

    Salam

    1. Sdr. Elastria Widita

      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah tentang Pendidikan Tinggi, bukan tentang SISDIKNAS, Undang-Undang tentang Sisdiknas adalah UU no 20 tahun 2003. Sesungguhnya dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas apa yang dimaksud atau didefinisikan sebagai pendidikan profesi. Saya sarankan saudara membaca peraturan-peraturan dengan seksama. Antara Perpres No 8 dengan UU No 12 Tahun 2012, substansinya berbeda..jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan, keduanya saling melengkapi.

      Posisi PPGI saat ini adalah kita tidak menuntut untuk adanya pendidikan profesi. PPGI sudah menetapkan bahwa pendidikan perawat gigi adalah pendidikan VOKASI.

      Selanjutnya, sudah merupakan mandat utama dari PPGI untuk mengawal keilmuan DENTAL HYGIENE, jangan khawatir, kami di PPGI dan Forkom JKG se-Indonesia sedang dalam proses pengembangan hal tersebut, dan dalam waktu dekat kita juga akan mendaftarkan diri menjadi anggota non-financial dari IFDH.

      Terima KAsih.

  5. Nyuwun pangapunten, leres mekaten mengenai UU Pendidikan Tinggi. Terima kasih untuk masukannya, akan saya cermati lagi Bapak. Tidak bertentangan, hanya mungkin sedikit membingungkan (saya) implementasinya. Akhirnya mana yang disebut sebagai pendidikan profesi yang menghasilkan profesi atau pendidikan lain yang menghasilkan profesi?. Lantas, pendidikan profesi seperti apa yg dimaksud dalam UU PT? Apa hasil yang dimaksud/ capaian? Bagaimana sebuah jenjang pendidikan tertentu bisa menghasilkan profesi tertentu? Terlepas dari itu semua, lambat laun, saya bs menyelami tentang istilah profesi yang dipergunakan di sini.

    Saya juga tau bahwa saat ini tidak ada tuntutan untuk mengarah pada pendidikan profesi. Saya rasa length of study dr RDH pun rata-rata paling lama hanya 4 tahun. Mengenai PPGI yang masih memilih nano-nano seperti yang dikemukakan Prof.NIken, mengkombinasikan dental assistance, dental hygiene, dan dental therapist yang kemudian kompetensi dari masing2 akan ditekankan pada jenjang pendidikan tertentu sebagaimana yang saat ini sudah disepakati oleh PPGI. Dan lalu sekarang akan mengarahkan pada DH that`s a good way to move,

    MSiT saya liat juga sedang dikembangkan, saat ini beberapa staf dr institusi kami diminta membantu sharing pengetahuan untuk pengembangan institusi tersebut. Sebuah hal yg patut dibanggakan bs mengembangkan Indonesia tentunya jika MSiT Keperawatan Gigi bs berkontribusi banyak untuk Indonesia.

    Sesuatu hal yang baik tentunya Bapak Zaeni. Sebagai anggota non profit dari federasi internasional DH tentunya bisa belajar banyak. Alhasil bs berkontribusi banyak pada keadaan faktual yg sedang dihadapi Indonesia sebagaimana RDH atau LDH bs berkontribusi di dalam peningkatan kesehatan.

    Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentunya.

    Salam pendidikan
    Dita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s