Tentang Registrasi Perawat Gigi Indonesia

Beberapa bulan terakhir ini dunia profesi tenaga kesehatan termasuk perawat gigi dihebohkan dengan urusan sertifikasi dan registrasi menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 yang menyatakan bahwa seluruh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi serta tenaga kefarmasian yang akan melaksanakan pelayanan profesinya harus terdaftar atau ter-registrasi pada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).

Untuk bisa terdaftar/terregister di MTKI, Permenkes tersebut juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan kualifikasi/kompetensi dari profesinya. Sertifikat Kompetensi ini bisa diperoleh setelah mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dan sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).

Untuk tahun 2011 ini, Permenkes tersebut memberlakukan aturan peralihan yang mengatur bahwa untuk tenaga kesehatan yang lulus dari institusi pendidikan tenaga kesehatan pada tahun 2011 dan sebelumnya diberlakukan pemutihan, artinya tanpa uji kompetensi, semua tenaga kesehatan yang memiliki ijazah sebagai tenaga kesehatan (selain dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian) dapat diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan mengajukan usulan ke MTKI melalui institusi pendidikan, organisasi profesi dan atau MTKP.

Setelah Permenkes 1796 ini disosialisasikan baik melalui MTKI, MTKP, organisasi profesi (termasuk Persatuan Perawat Gigi Indonesia) serta institusi pendidikan tenaga kesehatan, ternyata masih banyak juga teman-teman sejawat yang belum begitu memahami proses registrasi tenaga kesehatan ini. Terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul baik itu di facebook-nya PPGI ataupun secara pribadi. Pertanyaan paling menarik adalah : “Bagaimana kalau seorang tenaga kesehatan tidak melaksanakan registrasi ini?”.

Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut :

1. Registrasi tenaga kesehatan ini merupakan amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, artinya Registrasi ini merupakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat

2. Dengan Registrasi ini diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat ditingkatkan karena ada proses jaga mutu melalui uji kompetensi baik melalui ujian exit exam maupun Continuing Professional Development (CPD)

3. Aturan registrasi ini menjadi peluang bagi organisasi profesi untuk membenahi tata kelola organisasi yang diawali oleh pembenahan data anggotanya (registrasi = menjaring data keanggotaan)

4. Aturan registrasi ini juga merupakan antisipasi bagi aturan yang berkenaan dengan akreditasi institusi pelayanan kesehatan  agar bisa menjamin pelayanan yang bermutu juga.

5. Registrasi merupakan dasar bagi pemberian izin kerja tenaga kesehatan atau mudah-mudahan izin praktek yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota profesi.

Demikian yang bisa saya jawab, menggunakan bahasa saya sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan.

Salam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s