UU BHP dan Poltekkes Depkes RI

Pada tanggal 15-16 Januari 2009 lalu telah diselenggarakan seminar yang membahas masa depan Poltekkes Depkes RI, seminar ini digagas oleh Pusdiknakes Depkes RI dan mengambil tempat di Aula Pusdiklat Depkes RI Jakarta. Peserta yang hadir adalah para Direktur, Ketua Jurusan serta Ketua Program Studi dari hampir seluruh Poltekkes Depkes di Indonesia.Sungguh sebuah seminar yang meriah, hiruk pikuk tepatnya.

Ada sebuah catatan penting dari seminar tersebut yang menarik untuk dikaji sekaitan dengan perubahan peraturan/ perundang-undangan pendidikan yang mengamanatkan bahwa seluruh institusi pendidikan di negara ini harus berubah bentuk menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini dapat dianggap sebagai tantangan besar menyangkut kesanggupan Poltekkes dan seluruh stake-holdernya untuk menyikapi ini dengan baik dan benar, yang artinya dapatkah seluruh jajaran Poltekkes dapat menjawab tantangan ini dengan tetap menjaga amanah kepentingan pendidikan kesehatan, menjaga amanah peserta didik khususnya dan menjaga amanah masyarakat Indonesia umumnya?.

Membaca draft RUU BHP, dapat ditangkap satu nilai ideal yakni bahwa UU BHP memposisikan satuan pendidikan menjadi suatu subjek hukum yang memiliki otonomi luas, baik urusan akademik maupun non akademik, dengan mengurangi campur tangan birokrasi yang cenderung berbelit-belit dan KORUP. Di samping itu, otonomi yang dijabarkan dalam Undang-Undang BHP tersebut harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip seperti nirlaba, akuntabilitas, transparan, jaminan mutu dan seterusnya yang memastikan tidak boleh ada komersialisasi dalam BHP. BHP juga memastikan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan tidak pernah berkurang bahkan bertambah besar.

Kritik terhadap UU BHP ini tentu saja tidak kurang, tengok saja demontrasi yang gencar terjadi menentang pelaksanaan UU ini. Hal ini sepertinya mencerminkan adanya ketidak percayaan terhadap sikap dan sifat amanah dari penguasa dan atau pengelola pendidikan di Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada setiap satuan pendidikan dikhawatirkan akan mendistribusikan sikap dan sifat KORUP birokrat dan birokrasi secara lebih luas lagi, seperti contoh buruk dari pelaksanaan sistem otonomi daerah di berbagai wilayah.

Terlepas dari pro-kontra terhadap implementasi UU BHP ini, ada hal utama yang perlu disiapkan oleh seluruh Poltekkes dan stake-holdernya, hal tersebut adalah pemupukan dan atau peningkatan budaya amanah di setiap insan pendidikan tenaga kesehatan. Hal ini penting karena sifat dan sikap amanah (menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya) akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik tanpa memandang bentuk penyelenggaraan pendidikannya seperti apa. Wallahu a’lam bishshawab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s