Politik dalam Upaya Kesehatan Gigi & Mulut di Indonesia

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia faktanya masih merupakan program marjinal dalam mainstream pembangunan kesehatan Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari prioritas pembangunan kesehatan nasional yang masih didominasi oleh upaya-upaya penurunan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan sebagainya. Implementasi program-program kesehatan gigi sepertinya tenggelam di tengah hiruk pikuk kesibukan pemerintah dalam menanggulangi beban penyakit-penyakit yang disinyalir sebagai penyebab kematian utama rakyat. Kesakitan gigi tetap saja dipandang sebelah mata karena anggapan sebagian besar masyarakat bahwa tidak ada orang mati karena sakit gigi.

Hal lain yang tak kalah menyedihkan adalah fakta bahwa pemerintah Indonesia (baca: Depkes RI) bahkan tidak (belum?) mempunyai rencana strategis pembangunan kesehatan gigi (Oral health Plan). Indonesia  saat ini bahkan tidak mempunyai  sub-sistem khusus dalam organisasi Depkes yang menangani masalah-masalah kesehatan gigi, yang ada hanyalah sebuah sub-subsistem dibawah subsistem lain yang aktualisasi program-programnya bahkan belum terdengar kabarnya sampai saat ini.

Seiring berjalannya konsep desentralisasi dalam struktur pemerintah Republik Indonesia, telah diberlakukan pula dekonsentrasi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah setingkat Kota dan Kabupaten dalam mengembangkan program-program pembangunan kesehatan yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerahnya. Hal tersebut pada kenyataannya berdampak seperti pedang bermata dua, di satu sisi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan menggunakan evidence based planning sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat dapat mendorong pembangunan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, tetapi dampak lain di sisi yang berseberangan juga mengakibatkan adanya disparitas atau ketidak-merataan upaya dan hasil pembangunan kesehatan karena perbedaan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di tiap-tiap daerah kota/Kabupaten.

Pelayanan kesehatan gigi di daerah otonomi kabupaten / kota juga mengalami hal yang sama. Pada daerah-daerah surplus seperti di beberapa kabupaten/kota di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, pembangunan kesehatan gigi terlihat mendapat tempat yang cukup baik, terbukti dengan tingkat penyerapan/penggunaan tenaga kesehatan gigi yang cukup baik, pelaksanaan program-program kesehatan gigi yang difasilitasi dengan baik. Bantuan sarana prasarana di daerah-daerah tersebut juga ditambah dengan perangkat regulasi yang berpihak kepada penanggulangan masalah kesehatan gigi sesuai dengan situasi setempat. Tetapi tengoklah sebagian besar wilayah yang masih berkutat dengan permasalahan terbatasnya sumber daya kesehatan yang diperparah dengan beratnya beban kesehatan masyarakat, barangkali di daerah-daerah tersebut, upaya kesehatan gigi masih lebih banyak hanya sebagai wacana.

Ada hal menarik yang dapat diidentifikasi dari situasi yang digambarkan di atas, bahwa ada keterlibatan kuat dari sistem politik yang mempengaruhi terselenggaranya suatu program pembangunan kesehatan. Secara teoritis, pada hakekatnya upaya pembangunan kesehatan masyarakat adalah upaya politis . Tidak akan ada pembangunan kesehatan yang paripurna, efektif, efisien, adil dan merata kalau tidak ada upaya politis yang 100 % berpihak kepada tujuan menyehatkan masyarakat secara paripurna. Politik sebagaimana definisinya adalah alat untuk mengelola kekuasaan untuk mencapai tujuan, maka politik yang berpihak kepada upaya pembangunan kesehatan adalah instrumen penting untuk tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Terlihat dengan jelas bahwa secara politis, upaya kesehatan gigi  secara struktural telah “termarjinalisasikan” dengan sukses. Pada tingkat nasional, upaya kesehatan gigi telah lama menjadi “anak tiri” para pemegang kekuasaan, bahkan secara ekstrim dapat disebutkan bahwa pembangunan kesehatan gigi  masyarakat telah lama menjadi “anak kurang kasih sayang” dari orang tua kandungnya sendiri. Terbukti bahwa para dental profesional tanah air (dokter gigi, perawat gigi dll) sepertinya belum dapat memperjuangkan secara optimal agar program-program kesehatan gigi mendapatkan perhatian yang lebih baik dari para pemegang kekuasaan baik pada legislatif maupun eksekutif. Para pelaku pelayanan kesehatan gigi di Indonesia belum terlihat mempunyai posisi tawar yang kuat secara politis, agar kepentingan program kesehatan gigi dapat ditempatkan dalam agenda mainstream pembangunan kesehatan nasional.

Posisi tawar yang lemah dari para pelaku / profesi kesehatan gigi di Indonesia diperparah dengan rendahnya awareness dari sebagian besar para “aktor politik” Indonesia terhadap pembangunan kesehatan masyarakat, apalagi terhadap program kesehatan gigi. Sangat jarang ditemui para politisi yang mengusung isu kesehatan sebagai tawaran utama politiknya. Hal tersebut dimungkinkan karena mindset masyarakat dan juga para politisi yang masih menganggap pembangunan kesehatan hanya terbatas dalam wilayah upaya pelayanan (service) kesehatan dengan hanya membangun Puskemas, mengembangkan Posyandu dll, padahal untuk membangun masyarakat yang sehat, diperlukan suatu “grand design” pembangunan segala bidang yang berwawasan kesehatan (selama ini lebih banyak hanya terdengar sebagai jargon, belum terlihat sebagai implementasi yang nyata).

Menyikapi kenyataan demikian, sepertinya sekarang sudah saatnya bagi para pelaku kesehatan gigi untuk menggunakan politik sebagai  instrumen penting dalam upaya pengambangan dan peningkatan pembangunan/pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Hal demikian dapat ditempuh dengan upaya membangun komunikasi yang lebih baik antara organisasi profesi kesehatan gigi (PDGI, PPGI dll) dengan pemegang kekuasaan di negara ini. Sekarang sudah bukan saatnya lagi para dental professional untuk menjaga jarak dengan pusaran politik dan kekuasaan, sepanjang itu terus menerus ditujukan bagi kepentingan rakyat banyak. Membangun kepedulian masyarakat, politisi dan para pemegang kekuasaan tentang pentingnya derajat kesehatan gigi yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus ditempuh dengan cara-cara yang tidak lagi konvensional. Intinya harus ada upaya politik dalam memperjuangkan peningkatann derajat kesehatan gigi masyarakat Indonesia.

2 thoughts on “Politik dalam Upaya Kesehatan Gigi & Mulut di Indonesia

  1. sebagai tulisan seorang anak bangsa, saya sangat menghargai dan senang jika dapat bertatap muka. Kita bisa bicara banyak. Bukan saja saya aktivis dalam berbagai pertemuan profesi kesehatan juga kesgilut tetapi memang saya menganggap ini penting untuk meluruskan informasi, menyampaikan perkembangan selama ini yang mungkin sejawat belum peroleh hingga kini.

    Mungkin karena keterbatasan kita satu sama lain, sampai saya dapat temukan blog ini. so pentingnya klarifikasi ya.

    Silakan saja berpendapat, tapi yang jelas banyak hal belum menyatu dalam persepsi, perjuangan bersama, dll lebih ke dalam intern organisasi kita bukan ke pihak luar lho.

    Ok .. nanti disambung lagi deh ya. Salam Zaeni, dengar2 mau pindah ke Jakarta. Saya pun welcome, silakan jika ingin di garda depan juga. Buat kita, ladang memang menanti sang empunya tuaian. Kita masing2 telah dianugerahkan yg TERBAIK yang tidak akan diambil dari diri kita. Salam

    1. terima kasih atas komentarnya bu puden, sayang sekali saya kurang faham hubungannya antara menjadi aktifis, kurang informasi dan lain lain dengan isi dari tulisan saya ini…bagaimanapun saya hargai komentarnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s